Rapat Internal Hasil Pelaksanaan Desk Evaluasi TPN Lapas Banyuwangi Bersama Jajaran Kemenkumham Jatim

Banyuwangi - Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Lapas Kelas IIA Banyuwangi mengikuti kegiatan Rapat Internal Hasil Pelaksanaan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jajaran Kemenkumham Jatim yang digelar secara virtual, Rabu (24/11/2021). 

Baca juga: Terima Dua Gelar Sekaligus, Cerita Gladys Wisudawan Double Degree UNAIR x QUT

Kalapas Banyuwangi Wahyu Indarto turut hadir mengikuti kegiatan yang bertempat di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi. Acara yang dilaksanakan terpusat tersebut berlangsung dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim yang diikuti oleh Kakanwil, Pimti, dan Tim Penilai Internal (TPI) yang dikoordinatori oleh Inspektur Wilayah VI.

Saat membuka acara, Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono menyampaikan bahwa acara tersebut digelar sebagai bahan evaluasi atas penilaian yang telah dilakukan tim TPN dari Kemenpan RB dalam beberapa hari terakhir kepada 27 Satker perwakilan Kemenkumham Jatim, baik yang melalui zoom meeting maupun verifikasi langsung di lapangan.

Baca juga: Kiat Sukses Abdullah Azwar Anas Ubah Citra Banyuwangi Kota Santet jadi Kota Festival

Krismono juga menyampaikan apresiasinya kepada tim TPI dari Inspektorat Jenderal yang selama ini telah melakukan bimbingan kepada jajaran Kemenkumham Jatim. "Serta saya turut sampaikan terimakasih kepada 27 Satker perwakilan Kemenkumham Jatim yang telah menunjukkan semangat yang luar biasa pada saat desk evaluasi dan verifikasi lapangan, " ujarnya.

Baca juga: Mentan SYL Raih Gelar Profesor, Rektor UNM: Sosok yang Piawai dan Sangat Luar Biasa Sebagai Tokoh Nasional

Krismono juga menegaskan kepada jajaran bahwa pembangunan ZI bukan semata-mata untuk mendapatkan predikat, namun yang paling utama adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerja masing-masing. "Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut ditandai dengan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan, terwujudnya pelayanan yang prima dan tidak ada lagi pengaduan, " tambah pria yang akrab dipanggil Pak Kris ini.

Pendapat yang sama juga  disampaikan Inspektur Wilayah VI Marasidin Siregar, menurutnya menekankan tujuan pembangunan ZI bukan untuk mendapatkan predikat atau sertifikat saja, akan tetapi internalisasi dan membudayakan nilai-nilai program yang telah dibangun kepada seluruh jajaran merupakan tujuan utama pembangunan ZI.

Baca juga: Pelayanan Publik Meningkat, Kemenkumham RI Kembali Raih Penghargaan

Karenanya, ia berharap setiap pimpinan satker agar dapat menjadi panutan atau role model terhadap jajarannya, sehingga nilai-nilai dalam pembangunan ZI dapat menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Marasidin juga memaparkan bahwa pelaksanaan verifikasi lapangan dan desk evaluasi yang digelar TPN dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui hal yang dimuat dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sudah benar-benar dilaksanakan atau belum.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Resmi Sandang Gelar Profesor dari Universitas Hasanuddin Makassar

"Saya ingatkan seluruh Satker agar tidak berhenti berproses. Apa yang menjadi catatan pada saat penilaian diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan. Budayakan nilai-nilai yang telah dibangun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan dalam setiap pelayanan. Tingkatkan sinergitas dengan pihak lain seperti Ombudsman RI, TNI-POLRI dan KPK untuk memperkuat pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, " pungkas Marasidin. (Hariyono)